Updates

Mulai Agustus 2019, Depkominfo berlakukan aturan IMEI untuk cegah ponsel ilegal/BM (Black Market)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan memberlakukan aturan IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada Agustus 2019. Aturan ini bertujuan mencegah peredaran ponsel ilegal dan curian.

“Pemberlakukan aturan ini kami targetkan dapat dilakukan mulai Agustus 2019,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail usai acara konferensi pers diskusi The 25th Asia-Pacific Wireless Group di Tangerang, seperti dikutip Antaranews, Senin (1/7/2019).

Ismail mengungkapkan, pada waktu yang ditargetkan tersebut, Kemenkominfo bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan melakukan penandatangan aturan yang akan diberlakukan.

Sebelumnya, Kemkominfo sempat menjanjikan bahwa aturan ini akan diberlakukan pada akhir 2018. Ismail menjelaskan implementasi IMEI masih jauh di depan mata meskipun aturan telah diberlakukan. Pasalnya masih ada tahap uji coba agar IMEI bisa diberlakukan secara efektif.

Ia mengatakan, aturan tersebut tidak akan mengganggu masyarakat yang sudah memanfaatkan telepon genggam mereka sebelum aturan tersebut diberlakukan.

Kemenkominfo menyatakan pengguna ponsel ilegal masih bisa menggunakan ponselnya ketika regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) berlaku. Rencana payung hukumnya akan terbit pada Agustus 2019.

Alasannya, karena pemerintah memberlakukan masa transisi atau pemutihan yang memberikan ruang bagi konsumen yang sudah telanjur menggunakan ponsel ilegal.

Untuk melakukan pencegahan terhadap beredarnya perangkat ponsel ilegal di Indonesia, saat ini Kemkominfo menyiapkan rancangan Permen Sistem Registrasi Identifikasi dan Pemblokiran Perangkat Bergerak. Sementara itu, Kemenperin menyiapkan rancangan Permen Basis Data IMEI Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

Kominfo nantinya akan berwenang mengatur bagaimana data IMEI dikelola bersama operator untuk melakukan pemblokiran ponsel ilegal. Sedangkan Kemenperin akan mengatur pengadaan basis data IMEI.

Ketika aturan IMEI ini diberlakukan, ponsel-ponsel dengan nomor IMEI yang tidak legal bisa diblokir layanannya oleh seluruh operator di Indonesia. Sehingga perangkat tersebut tidak bisa lagi dipakai meski sudah berganti kartu SIM dari operator berbeda.

Sumber : detik.com, kompas techno, teknologi.id & indonesiaslide.id

Please support us by like and share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *